Sejarah

Bergulirnya Era Reformasi telah membawa dampak adanya tuntutan akan perubahan di segala bidang. Beberapa agenda pokok yang harus segera dilaksanakan Pemerintah adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, terciptanya proses demokratisasi yang jujur dan adil dan terwujudnya pelaksanaan HAM.

Berdirinya BAKESBANGPOLDAGRI Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu upaya untuk menyikapi dan merespon harapan serta tuntutan masyarakat disamping untuk mengawal proses demokratisasi.

Dalam proses pembentukan BAKESBANGPOLDAGRI Kabupaten Lombok Timur ini melalui beberapa tahapan.

Keberadaan BAKESBANGPOLDAGRI di Lombok Timu rmerupakan langkah yang sangat tepat karena berbagai pertimbangan berikut. Walau secara umum situasi dan kondisi politik di Lombok Timur menjelang berdirinya BAKESBANGPOLDAGRI relatif aman, terkendali walaupun disana sini masih muncul gejolak yang merupakan aspirasi dari masyarakat di era reformasi.

Dari aspek Ideologi dan Politik, Pancasila yang merupakan dasar negara kita masih belum dihayati dan diamalkan secara utuh. Hal ini dilandasi dengan adanya sebagian masyarakat yang masih memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan moral dan etika Pancasila. Dalam tatanan kehidupan sistem sosial politik, partai politik, organisasi kemasyarakatan belum berperan optimal dan mandiri sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Dari aspek Ekonomi, perekonomian dunia terus berubah dengan intensitas yang semakin tinggi. Dampak dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi telah menimbulkan kesenjangan sosial, sehingga muncul sikap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi tanpa mengindahkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan terhadap sesama. Etos kerja, disiplin dan kreativitas belum tumbuh secara mantap di kalangan masyarakat sehingga mempengaruhi upaya menuju kemandirian ekonomi yang saat ini masih rapuh.

Dari aspek Sosial Budaya, kehidupan sistem sosial budaya secara umum mengalami kerapuhan. Dampak globalisasi terhadap negara kita antara lain dengan masuknya nilai-nilai budaya asing telah memberikan pengaruh terhadap moral dan etika kebangsaan Indonesia antara lain ditandai dengan menurunnya sikap tenggang rasa, solidaritas sosial, kemitraan sosial, gotong royong dan berkurangnya minat generasi muda akan budaya bangsa.

Dari aspek keamanan dan ketertiban, saat ini muncul kecenderungan menurunnya kadar kesadaran, kepekaan, disiplin dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban. Kesadaran bela negara secara umum belum maksimal.

Ditengah situasi dan kondisi politik itulah, proses mendirikan Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) di Kabupaten Lombok Timur dihadapkan kepada berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat maupun dari Wakil-wakil Rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur. Kenyataan ini mengakibatkan relatif panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk berbagai tahapan persiapan hingga pengesahan Badan Kesatuan Bangsa dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan mengacu kepada paradigma baru peran sosial politik Departemen Dalam Negeri, maka proses pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui berbagai tahapan dengan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat antara lain pakar, akademisi, tokoh masyarakat, pengamat, ORMAS, LSM, unsur Birokrat dan anggota DPRD.


Untuk proses penyerapan aspirasi dari semua unsur, dilakukan berbagai kegiatan diantaranya, studi banding ke Departemen Dalam Negeri, rapat koordinasi Kepala Direktorat sosial Politik dan Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil se-Indonesia, rapat koordinasi Kepala Kantor sosial Politik se-Nusa Tenggara Barat, mengadakan diskusi dan dialog, dan mengadakan Forum Komunikasi dan Konsultasi.